Dokumen Hukum

  1. Beranda
  2. Dokumen Hukum
Semua
Peraturan
Monografi
Artikel
Putusan Pengadilan
Menemukan 0 dokumen hukum
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970
PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG

56 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 488 kali
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968
PEROBAHAN PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1967 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968 (L.N. TAHUN 1967 NO. 33)

58 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 488 kali
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN

59 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 488 kali
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966
HYGIENE

60 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 488 kali
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1949
PERATURAN TENTANG MENAMBAH PAJAK POTONG

77 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 488 kali
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948
PERATURAN TENTANG SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG

78 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 488 kali
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947
MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO.5, 7, 8, 9, 11 DAN 16

79 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 488 kali
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

11 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 487 kali
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUBSIDI LIQUEFIELD PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

11 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 487 kali
Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2012
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012

14 tahun yang lalu | Kategori: Peraturan | Dilihat: 487 kali

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Jenis Dokumen Hukum
  1. Peraturan
    1. Undang-Undang (UU)
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
    3. Peraturan Pemerintah (PP)
    4. Peraturan Presiden (PERPRES)
    5. Peraturan Menteri (PERMEN)
    6. Peraturan BPS (PERBAN)
    7. Peraturan Kepala BPS (PERKA)
    8. Keputusan Kepala BPS (KEPKA)
    9. Memorandum of Understanding (MOU)
    10. Perjanjian Kerjasama (PKS)
    11. Kontrak (KONTRAK)
    12. Dokumen Hukum Lainnya (HL)
    13. Surat Edaran (SE)
    14. Keputusan Menteri (KEPMEN)
    15. Instruksi Presiden (INPRES)
    16. Keputusan Presiden (KEPPRES)
  2. Monografi Hukum
  3. Artikel Hukum
  4. Putusan Pengadilan